Standar Ganda Negara Barat Terhadap Negara Mayoritas Muslim
Kita sering mendengar jargon-jargon manis dari negara Barat, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, hingga penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, semua itu seolah hanya berlaku bila sesuai dengan kepentingan mereka. Begitu negara mayoritas Muslim mencoba berdiri dengan prinsipnya sendiri, standar ganda itu terlihat begitu nyata.
Ambil contoh Palestina. Barat dengan cepat mengutuk perlawanan rakyat Palestina yang berjuang melawan pendudukan, tetapi bungkam atau bahkan memberi dukungan penuh ketika Israel, sekutu strategis mereka, melakukan penindasan yang jauh lebih brutal. Ketika Rusia menyerang Ukraina, Barat dengan lantang menyebutnya pelanggaran HAM, lalu mengirim bantuan militer dan dana triliunan. Namun saat bom jatuh di Gaza dan anak-anak terbunuh, mereka menyebutnya “hak membela diri” bagi Israel. Bukankah ini wajah paling jelas dari standar ganda?
Contoh lain adalah ketika Barat berbicara tentang kebebasan berpendapat. Mereka begitu keras menolak sensor dan pembatasan informasi di negara-negara Muslim, tetapi ketika masyarakat di negara mereka sendiri mengkritik kebijakan luar negeri atau bersimpati pada Palestina, tiba-tiba suara itu dibungkam dengan alasan “antisemitisme”. Jadi, kebebasan hanya berlaku jika kritik itu tidak menyentuh kepentingan politik dan ekonomi mereka.
Di ranah internasional, negara-negara mayoritas Muslim yang mencoba mengelola sumber daya alamnya dengan cara mandiri sering kali mendapat tekanan. Irak, Libya, bahkan Iran mengalami tekanan politik, embargo, dan intervensi. Sementara negara lain yang melakukan praktik serupa namun bersahabat dengan Barat dibiarkan begitu saja. Lagi-lagi, nilai keadilan dan demokrasi hanya dipakai sebagai alat legitimasi, bukan prinsip yang dijalankan dengan konsisten.
Banyak tokoh dunia telah menyinggung soal kemunafikan global ini. Edward Said, seorang pemikir Palestina, pernah menegaskan “Standar kebenaran atas penderitaan manusia dan penindasan harus tetap dijunjung, terlepas dari afiliasi partai, latar belakang nasional, dan loyalitas purba. Tidak ada yang merusak peran publik seorang intelektual sebanyak diam dengan hati-hati dan retorika patriotik.” (Edward W. Said, Representations of the Intellectual, 1994).
Nelson Mandela pun mengingatkan “Menolak hak asasi manusia kepada seseorang adalah menantang kemanusiaannya sendiri.” (Mandela, 1993, dikutip dari Britannica). Kata-kata ini seakan menampar dunia internasional ketika HAM diterapkan secara pilih kasih
Dari kalangan intelektual Muslim kontemporer, Tariq Ramadan pernah mengkritik tajam sikap Barat “Ketika berbicara tentang dunia Muslim, standar yang dipakai sering kali ganda: demokrasi dan kebebasan dijunjung di negeri Barat, tetapi diabaikan atau bahkan ditolak ketika masyarakat Muslim sendiri memilih jalannya.” (Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, 2004).
Hamid Dabashi, seorang akademisi dan kritikus budaya asal Iran, juga menegaskan hal yang sama “Peradaban Barat selalu menampilkan dirinya sebagai universal, padahal pada kenyataannya ia sangat partikular, penuh bias, dan dibangun di atas penaklukan dan penguasaan dunia Muslim.” (Hamid Dabashi, Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror, 2009).
Opini pribadi saya, standar ganda ini bukan sekadar masalah politik, melainkan masalah moral. Barat membangun citra diri sebagai “penjaga peradaban” dan “pelindung HAM”, tetapi tindakan mereka justru menunjukkan bahwa nilai-nilai itu bisa diperjualbelikan. Ini mengajarkan pada kita, khususnya negara-negara mayoritas Muslim, bahwa kita tidak bisa selamanya berharap pada legitimasi dan perlindungan dari luar. Kita harus punya kekuatan sendiri, bersatu, dan menegakkan keadilan tanpa perlu menunggu pengakuan dari pihak yang hanya akan membela ketika menguntungkan mereka.
.png)
Comments
Post a Comment